Kendalikan Ahmadiyah ! Ragu-ragu Soal SKB Jamaah Ahmadiyah Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum & Keamanan, Widodo AS

Oleh : MEGA SIMARMATA

Dokumentasi tulisan dan wawancara yang dilakukan Mega Simarmata telah dimuat di INILAH.COM tanggal 5 Juni 2008


Jakarta — Nasib SKB tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia masih terus digantung. Tak jelas, kapan produk hukum yang satu ini akan dirilis kepada publik.

Padahal rekomendasi dari Bakor Pakem Kejaksaan Agung telah disampaikan sejak 16 April lalu. Sampai kapan pemerintah akan tenggelam dalam keraguan?

Rekomendasi resmi yang disampaikan Bakor Pakem sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat sebagai dasar penerbitan SKB itu. Rapat Koordinasi Politik Hukum dan HAM yang dipimpin Menko Polhukham Widodo AS bahkan sudah menetapkan bahwa pemerintah secara tegas akan menerbitkan SKB Ahmadyah ini.

Sayangnya ketiga menteri yang memiliki otoritas untuk menerbitkannya, sepertinya terpaksa menundanya, meski mereka telah berupaya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung memiliki otoritas hukum untuk mengeluarkan SKB itu, tetapi sebagai pembantu presiden, ketiganya tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa izin dari atas mereka.

Keraguan pemerintah seakan menempatkan ketiga menteri ini di berdiri di wilayah abu-abu.

Belum keluarnya ‘restu’ dari Istana juga membuat ketiga menteri ini bagaikan tiarap.

Mengingat dampak penundaan yang kini semakin mengkhawatirkan, sudah seharusnya ketiga menteri itu dibiarkan melaksanakan tugas konstitusional mereka. Lagi pula SKB ini sebenarnya bisa diterbitkan tanpa harus membubarkan Ahmadiyah, melainkan bisa juga berisi peringatan keras gerakan itu agar tidak menyebarkan ajaran yang menyimpang atau menistakan agama Islam.

Menteri Agama Maftuh Basyuni

Kepada INILAH.COM, Rabu (4/6) siang Menteri Agama Maftuh Basyuni membantah anggapan bahwa penundaan penerbitan SKB Ahmadyah ini dilakukan karena sikap ragu-ragu pemerintah.

“Penundaan itu semata-mata karena saya belum bisa bertemu bertiga dengan Jaksa Agung dan Mendagri. Ini saja saya baru tiba di Saudi Arabia untuk mewakili Indonesia menghadiri Konferensi Negara-Negara Islam Sedunia. Saya baru akan kembali ke tanah air akhir pekan nanti. Jadi ini hanya karena faktor waktu saja,” kata Maftuh Basyuni lewat percakapan telepon.

Ia menegaskan, setibanya di tanah air nanti pihaknya akan mencari waktu agar penanda-tanganan SKB Ahmadyah ini bisa segera dilakukan oleh ketiga Menteri terkait.

“Jadi jangan bilang pemerintah ragu-ragu. SKB itu pasti akan kami terbitkan. Tunggu tanggal mainnya. Jangan ditulis lagi

bahwa SKB menunggu wangsit lho ya. Tinggal mencari waktu bertemu saja kok. Wong saya ini sibuk, Pak Hendarman (Jaksa Agung) sibuk, Pak Mardiyanto (Mendagri) sibuk.” lanjut Maftuh Basyuni.

Benarkah penundaan terbitnya SKB ini semata-mata karena kesibukan dari ketiga pejabat negara itu?

Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, SKB ini adalah produk hukum yang legal dan tidak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. SKB Ahmadiyah bisa diterbitkan bukan untuk membubarkan JAI sebagai organisasi, tetapi sebatas melarang aktivitas mereka untuk menyerbarkan ajaran yang menyimpang, khususnya menyangkut paham kenabian yang mereka anut.

Sebelumnya Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan bahwa SKB Ahmadyah ini dikeluarkan sebagai peringatan bagi orang perorang yang tergabung dalam JAI dan bukan untuk membubarkan. Rekomendasi SKB Ahmadyah ini didukung sepenuhnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Pemerintah, dalam hal ini ketiga menteri, harus berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai isi SKB Ahmadyah untuk menghindari kesalah-pahaman. Jadi, tak perlu ragu atau tenggelam dalam ketidak-pastian.

Pastikan secepatnya bahwa SKB Ahmadyah itu diterbitkan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.  (*)

%d bloggers like this: